Pembatasan BBM dan Akibatnya Bagi Perdagangan

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pembatasan BBM Terjadi karena daya beli masyarakat yang sangat tinggi terhadap bahan bakar Premium.Oleh karenanya pemerintah membatasi untuk memberikan subsidi khususnya kepada semua kendaraan roda empat berplat hitam. Kesadaran mengenai hal ini sangatlah diperlukan karean dapat membantu pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia.

1.2 Tujuan
Tujuan pemerintah untuk menerapkan pembatasan pemakai konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah untuk menghindari membengkaknya subsidi BBM.

1.3 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini, terdapat, apa itu Pembatasan BBM, Dampak Untung & Kerugiannya bagi perdagangan.

Bab 2 Pembahasan

2.1 Analisa
Alasan kenapa Pemerintah membatasi dan mengurangi subsidi BBM karena Dengan harga minyak dunia yang mencapai 91 dollar AS per barrel, tidak bisa terhindarkan bahwa harga BBM harus naik. Pembatasan subsidi BBM juga dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.Untuk tahun ini, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kiloliter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan konsumsi akan meningkat lagi sebanyak 10 persen. Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Efektif. Rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan mulai April 2011 ini hanya menghemat anggaran negara kurang dari Rp 5 triliun. Total subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar Rp 93 triliun diperkirakan mem-bengkak akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional yang mencapai 100 dolar AS per barel. Meski mobil pribadi menghabiskan 14 juta kiloliter BBM bersubsidi , atau hampir Rp 28 triliun /A pada 2010, pembatasan A BBM pada kelompok ini hanya akan menjadi diskusi publik dan hanya akan mendiskreditkan pemerintah. Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z Saleh mengatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi harus dilakukan pemerintah mengingat makin terbatasnya cadangan minyak bumi dan subsidi untuk BBM yang terus membengkak., kajian untuk memberikan subsidi pertamax terkait daya beli masyarakat.

2.1 Pembahasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Setelah melalui rapat panjang sekitar 14 jam, Komisi VII DPR RI dan pemerintah menyepakati kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi dimulai akhir kuartal pertama 2011 secara bertahap.

Pembatasan BBM Bersubsidi baru dapat diterapkan setelah pemerintah memberikan kajian sesuai yang diatur dalam amanat UU No.10 tahun 2010 tentang APBN 2011 penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf c.

Demikian simpulan raker komisi VII dengan pemerintah, yang dibacakan oleh Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa, di DPR, Jakarta, Selasa (14/12/2010) dini hari.

"Komisi VII DPR RI meminta pemerintah menindaklanjuti amanat pasal 7 ayat (2) UU No.10 tahun 2010, tentang APBN 2011, melalui kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang dimulai tahun 2011 dan meminta pemerintah agar melaksanakan sosialisasi yang memadai dan pengawasan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan tersebut," paparnya.

Dilanjutkannya, komisi VII DPR-RI meminta pemerintah untuk melengkapi kajian sesuai dengan amanat UU No.10 tahun 2010, tentang APBN 2011, penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf c.

"Komisi VII DPR-RI meminta kepada pemerintah setelah kajian dimaksud pada kesimpulan No 2, disetujui, Komisi VII DPR RI, maka pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tersebut pada akhir kuartal pertama 2011 secara bertahap," jelasnya.

Keputusan ini, diambil setelah reses keempat untuk lobi dilaksanakan. Dalam penutupnya, dikatakannya, bahwa 3 poin kesimpulan raker komisi 7 dengan menko perekonomian, Hatta Rajasa; Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkaitan dengan pengaturan BBM bersubsidi untuk 2011 telah selesai.

Sementara itu, Hatta menyatakan pemerintah akan melengkapi kajian yang diminta oleh komisi VII. Dalam pekan ini pihaknya akan mulai rapat untuk melanjutkan kajian yang dimintakan dalam pembahasan tadi. Menurutnya, kebijakan pengaturan BBM bersubsidi ini akan efektif diselenggarakan secara bertahap sekitar akhir Maret atau awal April 2011 mendatang

Siapa Yang Terkena Pembatasan Subsidi BBM?
Pemerintah mengembangkan argumentasi untuk mengarahkan pemahaman bahwa pihak yang terkena dampak “pembatasan” tersebut hanya segelintir kalangan, terutama kelas menengah ke atas. Misalnya dengan mengajukan aturan penjualan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi dan atau mobil keluaran tujuh tahun terakhir dengan mekanisme tertentu. Dengan demikian dampak politik berupa reaksi penolakan akan lebih lemah, atau setidaknya masih bisa dibendung oleh penguasa. Entah memang karena tak peduli, sangat jarang pemerintah, ataupun melalui para ahli ekonomi pendukungnya, melihat dampak berantai dari keputusan semacam ini terhadap rakyat miskin, kaum buruh, petani, ataupun para usahawan bermodal kecil tiap kenaikan harga (sekecil apapun) selalu terasa dampaknya.

Keberadaan BBM bersubsidi dipersoalkan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara yang dalam pandangan ini sudah sewajarnya dihapuskan. Pemerintah mengeluhkan kenaikan jumlah anggaran untuk subsidi BBM sampai sekitar 2 sampai 3 triliun rupiah akibat “pembengkakan” konsumsi tahun 2010. Keluhan ini tampak menjadi suatu paradoks, ketika di sisi lain kebijakan pemerintah justru terus saja mendukung peningkatan penjualan atau kredit kendaraan bermotor sebagai mesin pemakai energi BBM terbesar. Dalam kasus ini dapat terbaca, bahwa monopoli pemodal besar asing terhadap pemasaran kendaraan bermotor telah bersekongkol dengan monopoli para pemodal besar pada sektor energi atau perminyakan yang juga mayoritas dikuasai perusahaan raksasa asing (terutama perusahaan SPBU di sektor hilirnya) seperti Shell dan Petronas. Pertamina, yang selain dijadikan sapi perah para pejabatnya juga telah disulap menjadi perusahaan yang semata berorientasi profit, disinyalir tidak siap secara teknis melayani ‘konsumen’ dengan mekanisme penjualan yang akan diterapkan nanti.

Dampak positif bagi perdagangan.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa mempengaruhi tingkat produksi mobil. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap mobil baru akan menurun. Otomatis di dalam pedagangan di Bidang otomotif terutama mobil akan menurun.
GAIKINDO menyatakan pasar mobil nasional pada tahun 2010 menembus kurang lebih sekitar 730.000 unit sekaligus rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah industri otomotif di Indonesia. Tapi jika seluruh beban diberlakukan serentak tahun depan, Perdagangan pasar otomotif akan”drop” 30 persen.
“Akibatnya, daya beli masyarakat akan semakin melemah dan kondisi ini bisa dipastikan bisa menggerus pasar otomotif sebagai kebutuhan sekunder. Dan penurunan ini bisa mencapai 20%,” ujar Direktur Honda Surabaya Centre (HSC) Rudy Surjanto.
Dampak negative bagi perdagangan
Apabila pembatasan subsidi ini tidak tepat sasaran, maka ditakutkan harga-harga bahan pokok akan melonjak naik.

Bab 3 Kesimpulan

Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia agar mengerti dengan keadaan yang terjadi sekarang ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dari pembatasan BBM ini juga pemerintah dapat mengurangi kemacetan di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta karena BBM bersubsidi hanya dapat digunakan oleh kendaraan umum saja sehingga para pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke kendaraan umum.